Pj Gubernur Sumut Terima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, Apresiasi Penurunan Kemiskinan Ekstrem
Medan, 6 Desember 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut), A. Fatoni, menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dalam rangka reses masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Kegiatan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar, anggota Komisi VIII, serta sejumlah pejabat dari kementerian terkait dan lembaga mitra.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Beni Sujanto, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Andria Yuferryzal, Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO Kementerian PPPA, Anggota Badan Pelaksana BPKH RI, Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ketua Baznas Sumut, serta pimpinan perangkat daerah Provinsi Sumut. Para penerima manfaat dari program mitra Komisi VIII DPR RI juga turut hadir.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Haji Marwan Dasopang, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumut atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Dalam satu tahun terakhir, angka kemiskinan di Sumut berhasil berkurang sebanyak 12 ribu jiwa.
“Kami mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumut dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Ini adalah bukti kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan mitra kerja kami,” ujar Marwan Dasopang.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur A. Fatoni juga menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial, pemberdayaan perempuan, pengelolaan zakat, dan mitigasi bencana. “Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VIII DPR RI dan kementerian terkait. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat Sumut dapat terus merasakan manfaat nyata dari program-program pemerintah,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi atas program-program yang berada di bawah naungan Komisi VIII DPR RI, seperti perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, pengelolaan zakat, dan kebencanaan.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan DPR RI, kementerian, dan lembaga mitra dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.(Siti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar